Partai Ummat Kembangkan Roket Didukung Teknologi AI

Partai Ummat tengah mengembangkan roket yang didukung oleh teknologi artificial intelligence (AI). Roket yang dibangun ini tidak hanya untuk kebutuhan militer, namun juga untuk eksplorasi luar angkasa.  

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi mengatakan, ide membangun roket ini berawal dari kebutuhan untuk memperkuat pertahanan baangsa Indonesia. Pasalnya, saat ini kekuatan militer Indonesia masih belum memenuhi target. 

Baca selanjutnya

Begini Langkah UAE dalam Eksplorasi Mars

UAE merupakan negara Arab di Teluk Persia yang punya fokus untuk eksplorasi Mars.

Sedangkan negaranha Qatar lebih kepada eksplorasi eksoplanet dengan nama khas Survei Eksoplanet Qatar.

Pada Juli 2020 ini, UAE akan mengirimkan wahanan ke Mars melalui roket Jepang. UAE belim memiliki roket peluncur seperti halnya Iran, Irak (masa Saddam Hussein) dll. Yaman, Arab Saudi, Mesir, Libya, Aljazair dan Suriah di atas kertas mempunyai kemampuan roket peluncur karena memiliki roket jarak jauh dalam militer mereka.

Berikut langkah tahap demi tahap misi Mars UAE.

Baca:

https://twitter.com/HopeMarsMission/status/1267043456838483978?s=09

Turki Mulai Program Pembangunan Kapal Selam Dalam Negeri MILDEN

ilustrasi

MEDIA ISLAM -- Turki mulai pembangunan kapal selam buatan dalam negeri dengan nama MILDEN. (baca)

Industri kapal Turki selama ini sudah bisa retrofit kapal selam namun belum pernah membuat kapal selam sendiri. Mereka lebih memilih mengimpor dari Jerman.

Pembangunan kapal selam buatan dalam negeri mulai dilakukan oleh negara-negara ketiga. Indonesia dilaporkan sudah mampu membangun kapal selam sendiri oleh PT PAL yang bekerja sama dengan Korea Selatan.


 
Lihat 10 inovasi senjata militer di Turki:

Erdogan Pertanyakan Kesamaan Hak dalam Kepemilikan Senjata Nuklir

ilustrasi

MEDIA ISLAM -- Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan tidak bisa terima negara-negara bersenjata nuklir melarang Ankara memiliki nuklir.

Meski demikian, dia tidak mengatakan apakah Turki punya rencana untuk memiliki nuklir. (baca)

"Beberapa negara memiliki rudal dengan hulu ledak nuklir, bukan satu atau dua. Tapi (mereka memberi tahu kami), kami tidak bisa memilikinya. Ini, saya tidak bisa menerimanya," kata Erdogan kepada anggota Partai AK yang berkuasa di kota Sivas dikutip dari Reuters.

"Tidak ada negara maju di dunia yang tidak memilikinya," ucap dia. Faktanya, banyak negara maju tidak memiliki senjata nuklir.

Turki menandatangani Traktat Nonproliferasi Nuklir pada 1980, dan juga menandatangani Traktat Larangan Uji-Nuklir Komprehensif 1996, yang melarang semua peledakan nuklir untuk tujuan apa pun.

Erdogan pun menyinggung perlindungan yang diberikan kepada Israel. Dia mengisyaratkan Turki ingin mendapat perlakuan serupa.

"Adai Israel di dekat kami, bahkan hampir bertetangga. Mereka menakut-nakuti (bangsa lain) dengan memiliki ini. Tidak ada yang bisa menyentuh mereka."

Analis asing mengatakan Israel memiliki persenjataan nuklir yang cukup besar. Israel mempertahankan kebijakan ambiguitas seputar masalah nuklir, menolak untuk mengkonfirmasi terkait kekuatannya.

Dikutip AFP, pernyataan Erdogan ini muncul di tengah meningkatnya hubungan pertahanan antara Turki dan Rusia.

Baru-baru ini Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kecewa dengan Turki yang tetap melanjutkan kontrak pembelian rudal pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Trump lantas memutuskan membatalkan proyek penjualan jet tempur F-35 kepada Turki.

Namun Turki tak kehabisan akal. Pemerintah Turki dilaporkan tengah berunding dengan Rusia untuk membahas kemungkinan membeli jet tempur siluman Sukhoi Su-57 dan Su-35 setelah gagal membeli jet tempur mutakhir F-35 dari Amerika Serikat.

Ketum Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Ilham Habibie Temui Wapres Maruf Amin Soal Ini

ilustrasi

MEDIA ISLAM -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima rombongan dari Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) yang diketuai oleh Ilham Habibie. Kepada Ma'ruf, Ilham melaporkan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) halal yang akan dibangun di Aceh. (baca)

"Tadi ada satu program khusus yang kita ceritakan, yakni satu inovasi dari ISMI. Usulan membentuk dan itu lumayan siap dari KEK halal pertama di Indonesia yang berkedudukan di Aceh Barat Selatan. Jadinya Barsela, Barat Selatan Aceh. Itu sebenarnya sudah lengkap tapi memang masih harus melalui proses perizinan," kata Ilham di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2019).

Ilham meminta pandangan dari Ma'ruf Amin terkait rencana tersebut. Menurutnya, Ma'ruf Amin mendukung upaya dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia.

"Jadi salah satu program utama pemerintah kita adalah memperkuat ekonomi syariah di Indonesia bukan hanya dari perbankan atau keuangan. Tapi juga pelaku bisnis lainnya," jelasnya.

MUI Ingin Ambil Kembali Otoritas Sertifikasi Halal dari Kemenag

ilustrasi

MEDIA ISLAM -- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dari 28 daerah di Indonesia melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta kembali diberikan otoritas mengeluarkan sertifikat halal. Saat ini, otoritas tersebut berada pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Dalam hal ini, MUI pun sudah pernah dilibatkan.

"Semua hal terkait produk halal, tata cara sertifikasi dan registrasi halal, peran LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), auditor halal, penyelia halal, kerja sama dalam dan luar negeri, pengawasan, dan lain-lain diatur secara detail dalam Rancangan Peraturan Menteri Agama (PMA). Untuk maksud itu, kami telah meminta masukan dari MUI untuk menyempurnakan draf PMA yang kami siapkan," kata Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Kemenag, Mastuki saat dihubungi detikcom, Kamis (15/8/2019).

"MUI memiliki peran strategis, selain pengalaman selama 30-an tahun dalam sertifikasi dan menjamin halal, juga karena MUI merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penyelenggaraan JPH yang secara implisit disebut dalam UU dan PP," sambungnya.

Mastuki menjelaskan, BPJPH sudah terbentuk pada 17 Oktober 2017 berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH. Saat ini Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 sudah diundangkan pada 3 Mei 2019. Sejak didirikan, lanjut Mastuki, BPJPH melakukan banyak persiapan, baik penyusunan regulasi, penyiapan SDM, maupun penyediaan sistem dan sarana-prasarana.

Kordinasi dan konsolidasi juga dilakukan dengan kementerian/lembaga dan berbagai instansi yang memang menjadi amar UU ataupun PP. Semua itu dilakukan untuk menyongsong pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia mulai 17 Oktober 2019 nanti.

Sementara itu, Mastuki mempersilakan MUI jika ingin menggugat UU JPH. Menurutnya, semua itu sah saja karena merupakan hak warga negara.

"Setiap warga negara memiliki hak konstitusional yang dijamin. Ada mekanismenya yang diatur oleh perundang-undangan kita untuk melakukan judicial review. Silakan saja," ujar Mastuki.

Sedangkan dalam kasus ini, MUI Pusat sudah tegas menyatakan tidak ikut menjadi penggugat di MK.

"MUI tidak mengajukan judicial review atas UU JPH," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh dalam keterangannya, Selasa (4/6/2019).

Sebagaimana diketahui, UU JPH disahkan pada 2014. UU itu memberikan amanat kepada Kementerian Agama membentuk badan khusus yang menangani soal halal. Badan ini nanti mengawasi lembaga-lembaga yang memberikan sertifikat halal, tidak hanya LPPOM MUI. Lembaga yang mempunyai kapasitas dan kredibel selain LPPOM MUI, bisa juga mengeluarkan sertifikat halal. (sumber)

Wah! Garap Hotel di Mekkah dan Infrastruktur di Manila, Waskita Siapkan Rp 29 Triliun

ilustrasi

MEDIA ISLAM -- PT Waskita Karya (Persero) Tbk terus menggenjot ekspansi bisnis di mancanegara.

Selain proyek infrastruktur dan pembangunan hotel, perusahaan pelat merah dengan kode emiten WSKT ini juga membidik pasar konstruksi internasional. 

Director of Finance and Strategy PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Haris Gunawan, mengemukakan, pihaknya sudah menawarkan proyek infrastruktur di Manila, dan proyek pembangunan hotel di Makkah.

Meski belum bisa dipastikan waktunya, Haris tetap menargetkan kedua proyek tersebut akan dilaksanakan tahun ini juga. 

Untuk ekspanis ke luar negeri, perseroan akan mengambil dana dari belanja modal atau capital expenditure (capex) tahun ini yang dianggarkan sebesar Rp29 triliun.

“Ekspansi Waskita ke luar negeri merupakan wujud nyata bahwa perusahaan nasional memiliki kemampuan dalam mengerjakan berbagai proyek skala global,” ujar Haris dalam keterangan tertulis, Rabu (4/7/2019).

Eskpansi Waskita ke luar negeri juga sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi dan Menteri BUMN agar perusahaan BUMN harus berani keluar kandang dan menjadi pelopor untuk ekspansi bisnis ke luar negeri. Untuk membuka pasar, membuka jaringan, sehingga bisa berkiprah di pasar global.

“Langkah ekspansi ini juga diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus sebagai upaya go international,” tegas Haris. 

Salah satu langkah konkret, tak lama lagi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang tergabung dalam Indonesia Railway Development Consortium (IRDC), bersama dengan PT Industri Kereta Api (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), akan bekerjasama dengan Phonsavanh Group yang telah mendapat dukungan dari Pemerintah Laos, untuk mengembangkan jalur kereta api dari Thakek di Laos ke Pelabuhan Vung Ang di Vietnam. 

Sementara itu, untuk proyek konstruksi, Waskita Karya sudah bekerja sama dengan Hyundai Engineering & construction Co. (HDEC), terkait peningkatan kemampuan teknis dan komersialnya. (sumber)

Wow, Len Industri Sediakan PLTS untuk Rumah dan Kantor

Len Industri

MEDIA ISLAM -- PT Len Industri salah satu BUMN penyedia pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menyediakan LenSolar yakni sistem Rooftop PV (Photovoltaics) yang dipasang di atap untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah maupun di perkantoran.

Direktur Utama PT Len Industri Zakky Gamal Yasin menjelaskan LenSolar nantinya terhubung langsung dengan jaringan listrik regular yang mengoptimalkan pemanfaatan energi dari panel surya.

"LenSOLAR menerapkan skema impor dan ekspor listrik dari dan ke jaringan listrik regular sehingga dapat menghemat tagihan listrik hingga 30% setiap bulan," kata Zakky dalam diskusi 'Roadmap PLTS BUMN Menuju Bauran Energi 2025' di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Dia menjelaskan, Saat ini Lensolar memiliki produk premium yang terdiri dari 4 jenis paket sistem PLTS Rooftop yang dapat digunakan pada rumah dan bisnis.

Produk tersebut adalah LenSOLAR 1.5K-1P, LenSOLAR 3K-1P, LenSOLAR 5K-1P, dan LenSOLAR 5K-3P yang masing-masingnya dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen.

Lensolar memberikan jaminan garansi sistem penuh untuk 1 tahun pertama dan komponen PV module memberikan jaminan kinerja hingga 20 tahun (degradasi output 1% per tahun).

Zakky mengungkapkan, Indonesia terletak di sepanjang garis khatulistiwa dengan radiasi energi matahari rata-rata 4,5 kWh/m2 per hari. "Sehingga energi matahari menjadi pilihan yang baik sebagai sumber energi alternatif. Selain itu, Indonesia juga memiliki komitmen untuk menurunkan emisi dari 26% menjadi 41% pada tahun 2020 atau sebesar 0,767 Giga Ton CO2 dapat tercapai," jelas dia.

Kebijakan Energi Nasional pada Perpres No.79 tahun 2014 menyatakan bahwa target bauran EBT sebesar 23% (49,2 Giga Watt) pada tahun 2025 dan energi surya memberikan kontribusi sebesar 6,5 Giga Watt. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi percepatan pembangunan PLTS, diantaranya dengan pelaksanaan kegiatan hari ini.

Kementerian BUMN bersama Kementerian ESDM saat ini juga sedang menyusun Roadmap pengembangan EBT di lingkungan BUMN dan komitmen antara pemerintah dan perusahaan BUMN.

Zakky menjelaskan sudah saatnya seluruh stakeholder EBT (Energi Baru Terbarukan) duduk bersama merumuskan, menetapkan dan memantau seluruh kebijakan, regulasi, infrastruktur dan program yang dapat mempercepat penggunaan energi surya.

"Hal ini untuk mencapai target energi bauran 2025 yang tertera dalam Kebijakan Energi Nasional pada Perpres No.79 tahun 2014," katanya.

Komitmen ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Bersama Deputi PISM Kementerian BUMN yang salah satu keputusannya membentuk Pokja Bidang EBT yang bertugas untuk menyusun Roadmap Pengembangan EBT di Lingkungan BUMN.

FGD bertujuan membangun komitmen bersama seluruh stakeholder energi surya, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM, dalam penggunaan energi surya serta menciptakan iklim pendukung yang dapat mendorong penggunaan energi surya secara nasional. (sumber)

Umat Islam Harus Perkuat Hablumminannas di Era Revolusi Industri 4.0

ilustrasi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amik Bandung (STMIK  AMIK BANDUNG) menggelar Studium Generale yang di isi Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, Senin (22/7). Studium General ini mengangkat tema Umat Islam di Era Revolusi Industri 4.0

Dalam Pemaparannya Said Aqil Siroj mengajak umat muslim harus siap memasuki era revolusi industri 4.0 dengan cara memperkuat habluminannas hubungan antar sesama karena itu merupakan kunci dalam menghadapi revolusi industri tersebut

"Agama Islam agama Islam tidak membatasi ilmu asal kita mempunyai keimanan yang kuat, ilmu apapun silahkan dipelajari semaksimal mungkin asal ilmu tidak membuat kita menjadi seorang atheis maupun dapat merusak hubungan sesama manusia," katanya

"Dengan kemajuan industri 4.0 kita tidak boleh kehilangan walhikmah, wisdom atau kebijaksanaan," ujar Kiai kelahiran Cirebon. (selanjutnya)

Rusia Jajaki Investasi Industri Perkapalan di Batam

ilustrasi

Rusia tampaknya semakin serius untuk menjajaki investasi di Batam, Kepulauan Riau. Negara beruang merah tersebut akan bekerja sama dalam bidang industri galangan kapal.

Hal tersebut terungkap saat Wakil Deputi Perdagangan Kementerian Pengembangan Ekonomi Rusia untuk Indonesia, Chesnokov Alexander bertemu dengan Deputi III BP Batam, Dwianto Eko Winaryo di BP Batam, Senin (22/4) siang.

Dwi menyambut baik kunjungan tersebut. Kunjungan ini sebagai lanjutan dari kegiatan Diplomatic Trip yang dihadiri Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Ludmila Vorobieva, 4 April lalu.

"Dengan posisi strategis dan sarana prasarana yang memadai serta didukung 24 kawasan industri, Batam terbuka menyambut rekan-rekan investor dari Rusia untuk menjalin kerja sama," ungkapnya.

Dwi mengungkapkan bahwa Rusia antusias berinvestasi di Batam karena menjabarkan secara detail mengenai peluang bisnis dan investasi di Batam.

Sedangkan Chesnokov mengatakan bahwa Batam sangat ideal untuk pengembangan galangan kapal.

"Salah satu fokus pengembangan ekonomi yang digalakkan Rusia yakni industri pembuatan kapal. Dan Batam, sangat potensial untuk penjajakan kerja sama, mengingat prospek galangan kapal di Batam sangat tinggi untuk pengembangan desain dan teknologi di bidang terkait," jelasnya.

Chesnokov kemudian menjelaskan bahwa pihaknya akan mengatur kunjungan untuk mengadakan pertemuan kembali ke Indonesia, terutama di Batam. Tujuannya untuk membicarakan lebih lanjut mengenai investasi dan kesempatan berbisnis bersama pelaku industri khususnya industri pembuatan kapal yang akan dijadwalkan pada akhir Juli tahun ini. (sumber)