Misteri Stabilitas Global di Balik Narasi Perang AS dkk di Timur Tengah

Analisis mendalam mengenai dinamika geopolitik Timur Tengah baru-baru ini mengungkap sebuah tabir gelap di balik strategi keamanan global yang dipelopori oleh negara-negara Barat selama beberapa dekade terakhir. 

Peneliti senior Timur Tengah, Hassan Abu Haniyeh, memberikan perspektif yang mengejutkan mengenai bagaimana istilah terorisme telah digunakan sebagai alat politik untuk mengubah peta kekuatan dunia secara sistematis. 

Dalam sebuah diskusi panjang Podcast Youtube, terungkap bahwa kampanye anti-terorisme yang dimulai sejak awal abad ke-21 bukan sekadar upaya penegakan hukum internasional, melainkan sebuah strategi besar untuk melemahkan negara-negara yang dianggap sebagai ancaman bagi hegemoni ekonomi Barat.

Narasi besar yang dibangun oleh kekuatan global ini ternyata memiliki dampak yang sangat berbeda bagi setiap negara, terutama dalam memberikan ruang bagi kebangkitan Rusia dan Tiongkok di panggung dunia. Abu Haniyeh menegaskan bahwa tanpa adanya narasi perang melawan terorisme, Vladimir Putin mungkin tidak akan memiliki landasan kuat untuk mengonsolidasikan kekuasaan di Rusia yang sempat goyah pasca-runtuhnya Uni Soviet. 

Rusia dengan cerdik memanfaatkan definisi terorisme yang sangat cair untuk membingkai tindakan militernya di Chechnya, Ukraina dan belakangan Suriah dan negara-negara Afrika sebagai bagian dari kontribusi keamanan global. 

Hal ini menunjukkan bahwa kampanye yang awalnya dirancang untuk kepentingan Barat justru menjadi batu loncatan yang memperkuat posisi geopolitik Rusia dan Tiongkok.

Pelemahan sistematis terhadap negara-negara seperti Irak, Suriah, Libya, dan Iran melalui strategi "Clean Break" diyakini sebagai upaya sadar untuk menghancurkan kedaulatan bangsa Arab dan kekuatan ekonomi Timur Tengah.

Jika negara-negara tersebut tidak dijadikan target intervensi, besar kemungkinan mereka akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri berkat cadangan energi minyak yang sangat melimpah. 

Kestabilan di wilayah tersebut dipastikan akan melahirkan kemandirian strategis yang dapat menantang dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan komoditas global. 

Oleh karena itu, penargetan terhadap negara-negara kuat di Timur Tengah dianggap sebagai langkah preventif Barat untuk menjaga agar kendali ekonomi tetap berada di tangan mereka.

Kaitan antara stabilitas regional dan kemerdekaan Palestina juga menjadi sorotan tajam dalam analisis yang dipaparkan dalam berbagai diskusi kebijakan internasional. 

Seandainya kekuatan militer dan ekonomi Irak serta Suriah tetap utuh tanpa gangguan intervensi asing, dukungan terhadap perjuangan Palestina diprediksi akan jauh lebih solid dan terorganisir.

Kekosongan kekuasaan yang tercipta akibat jatuhnya pemerintahan lama dirancang untuk melahirkan kekacauan internal yang mengalihkan fokus negara-negara Arab dari isu Palestina ke isu pertahanan diri masing-masing. 

Kondisi ini secara tidak langsung memberikan keuntungan strategis jangka panjang bagi pihak-pihak yang ingin mempertahankan status quo di wilayah pendudukan tersebut.

Ke depan, tantangan bagi tatanan global adalah bagaimana menghadapi kebangkitan kekuatan-kekuatan baru yang lahir dari sisa-sisa kehancuran perang masa lalu seperti menguatnya posisi Rusia dan Tiongkok.

Jika narasi keamanan terus digunakan sebagai kedok untuk kepentingan ekonomi sempit, maka ketegangan antara blok Barat dan kekuatan baru di Timur akan semakin meruncing. Analisis dari Hassan Abu Haniyeh ini menjadi pengingat penting bahwa sejarah politik dunia tidak pernah berjalan secara kebetulan, melainkan penuh dengan rancangan strategis yang rumit. 

Memahami akar dari setiap intervensi militer adalah kunci untuk membaca arah masa depan Timur Tengah yang kini sedang mencari jati dirinya kembali di tengah puing-puing sejarah yang panjang.

Baca selanjutnya

AS Terang-Terangan Dukung Kebijakan Israel Meneror Negara Sekitar

Dalam sebuah wawancara yang mengejutkan banyak pihak, utusan Amerika Serikat Tom Barrack menyampaikan pernyataan yang jarang terdengar dari pejabat Washington. Ia mengakui bahwa AS tidak pernah berniat memberikan senjata kepada Lebanon untuk mempertahankan diri dari serangan Israel, melainkan hanya untuk memerangi warganya sendiri yang tidak tunduk pada hegemoni Israel dan AS di kawasan.

Pernyataan ini memicu diskusi luas karena mencerminkan sikap terang-terangan AS dalam mendukung kebijakan Israel di kawasan.

Selama beberapa dekade, AS selalu menggunakan bahasa diplomatis ketika berbicara mengenai Lebanon dan Israel. Biasanya Washington menekankan pentingnya stabilitas regional dan keamanan bersama tanpa secara terbuka mengakui keberpihakan. Namun kali ini, ucapan Barrack di Sky News Arabia terdengar sangat gamblang, bahkan dianggap sebagai konfirmasi atas tuduhan lama bahwa AS menutup mata terhadap serangan brutal Israel di Lebanon, mencaplok wilayah Suriah termasuk pemboman yang merengut nyawa sebagai bagian dari neokolonialisme Greater Israel serta genosida di Gaza, Palestina.

Bagi banyak pihak, pernyataan ini sejalan dengan narasi para mengamat Lebanon dan Arab yang selama lebih dari 40 tahun menuding AS sebagai sponsor utama agresi dan teror Israel di kawasan.

Masyarakat Lebanon termasuk Hizbullah kerap menyatakan bahwa bantuan militer AS ke Lebanon selalu diarahkan untuk memerangi warganya, bukan untuk mempertahankan diri dari ancaman Israel. Kini, ucapan Barrack dianggap sebagai validasi terbuka terhadap tuduhan tersebut.

Kebijakan Washington yang hanya mengizinkan bantuan bersifat memerangi warganya di dalam negeri memunculkan pertanyaan serius tentang kedaulatan Lebanon. Dengan kata lain, negara itu dipaksa menggunakan bantuan AS hanya untuk menjaga menekan warganya, sementara ancaman eksternal dari Israel diabaikan sepenuhnya.

Bagi rakyat Lebanon, ini bukan sekadar persoalan strategi militer, tetapi juga soal martabat nasional. Israel tercatat beberapa kali melakukan serangan udara dan pelanggaran wilayah udara Lebanon, namun AS tidak pernah menyatakan dukungan bagi Beirut untuk merespons serangan itu. Pernyataan Barrack mempertegas bahwa kondisi tersebut bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi kebijakan luar negeri Washington.

Tom Barrack sendiri merupakan sosok yang menarik perhatian. Pengusaha dan tokoh publik Amerika ini dikenal memiliki garis keturunan Lebanon, dengan latar belakang keluarga yang disebut berasal dari wilayah Kekaisaran Ottoman. Informasi ini menambah dimensi baru karena ia berbicara tentang negara leluhurnya dengan sudut pandang khas seorang pejabat AS, bukan diaspora yang membela tanah asal.

Barrack pernah dikenal luas sebagai penasihat dekat Donald Trump dan memiliki portofolio bisnis besar di bidang investasi real estat. Namun latar belakang keluarganya yang berakar dari Lebanon membuat pernyataannya kali ini semakin diperhatikan oleh publik di Beirut dan diaspora Arab. Sebagian kalangan menilai, justru karena ia berasal dari komunitas tersebut, ucapannya terasa lebih blak-blakan dan tanpa lapisan diplomasi.

Dalam wawancara itu, ia menegaskan kembali bahwa AS tidak akan pernah membekali Lebanon dengan kemampuan untuk mempertahankan diri dari teror Israel. Ia seperti menyebut bahwa tujuan utama bantuan militer adalah agar negara itu menekan aspirasi warganya untuk melindungi Lebanon dari pembantaian oleh Israel. 

Keterusterangan ini menimbulkan kegaduhan politik dan beragam respon warga Lebanon.

Pernyataan ini juga membuka diskusi lebih luas mengenai strategi AS di Timur Tengah. Banyak pengamat menilai Washington kini tidak lagi merasa perlu menyembunyikan kepentingannya. Dukungan penuh kepada Israel ditampilkan di depan publik tanpa harus ditutupi oleh kalimat-kalimat diplomatis seperti “menjaga keseimbangan” atau “mendorong perdamaian”.

Bagi Israel, tentu saja ucapan Barrack menjadi semacam legitimasi tambahan untuk ambisa genosida di kawasan selain di Gaza. Selama ini Israel selalu menganggap bantuan AS ke Lebanon harus diawasi ketat agar benar-benar digunakan untuk memerangi warta sendiri bukan untuk mempertahankan diri atau kedaukatannya.

Kini, Washington terang-terangan menyebut bantuan itu tidak ditujukan melawan Israel, yang berarti secara langsung memberi ruang aman bagi tindakan ilegal apapun bagi militer Tel Aviv di kawasan 

Di sisi lain, bagi pemerintah Lebanon, ucapan itu bisa menjadi beban politik. Selama ini Beirut berusaha menampilkan diri sebagai negara berdaulat yang menyeimbangkan hubungan dengan Barat dan menjaga stabilitas internal. Namun jika bantuan luar negeri hanya diarahkan untuk melawan warga sendiri, legitimasi negara bisa goyah.

Pernyataan Barrack menegaskan apa yang disebut oleh sebagian pihak sebagai "agenda tersembunyi" AS di kawasan. Namun kali ini, agenda itu tidak lagi tersembunyi. Ia diucapkan secara terbuka, menjadikan Washington tampak tidak peduli dengan kemanusiaan dan kritik internasional terhadap sikap pilih kasih terhadap Israel.

Bagi warga Lebanon, Suriah, Palestina dan kawasan yang menjadi target pembangaian Israel, pernyataan ini adalah teror yang menghantui kehidupan mereka. Sebuah narasi yang memberi pilihan tunduk pada hegemoni Israel atau mati dengan pemboman.

Lebanon sendiri masih berada dalam situasi sulit. Krisis ekonomi, instabilitas politik, dan ketegangan sektarian membuat negara itu rapuh. Bantuan militer AS selama ini menjadi salah satu alat negara untuk bertahan, namun jika perannya hanya sebatas memerangi masyarakat sendiri, efektivitasnya patut dipertanyakan.

Banyak analis juga melihat pernyataan Barrack sebagai cerminan era baru hubungan internasional. Jika dulu negara-negara besar masih menjaga bahasa diplomasi, kini transparansi yang kasar justru menjadi norma baru, khususnya ketika menyangkut isu Israel.

Dengan sikap terang-terangan ini, sulit membayangkan bagaimana Lebanon bisa memperkuat posisinya dalam jangka panjang. Tanpa dukungan militer yang sejati, negara itu akan terus menjadi bulan-bulanan kekejian Israel.

Pernyataan Barrack juga bisa menjadi titik balik dalam wacana publik di Lebanon. Ia membuka kesempatan bagi rakyat untuk memahami bahwa pemerintah ternyata hanya alat asing untuk menekan warga.

Apapun dampaknya, satu hal kini jelas: AS tidak lagi menyembunyikan pilihannya di Timur Tengah. Dukungan mutlak terhadap Israel kini disampaikan dengan bahasa gamblang, bahkan jika itu berarti mempermalukan negara sekutu seperti Lebanon.

Pernyataan Barrack kemungkinan akan terus menjadi bahan perdebatan, bukan hanya di Lebanon, tetapi juga di dunia Arab. Sebab, jarang sekali seorang pejabat atau utusan AS berbicara tanpa filter diplomasi mengenai strategi di kawasan yang begitu sensitif.

Dalam jangka panjang, ucapan ini mungkin akan dikenang sebagai salah satu momen ketika Washington berhenti berpura-pura netral, dan secara terbuka menunjukkan wajah politik luar negerinya di Timur Tengah.

Sementara itu, Emir Qatar kembali melontarkan kritik tajam terhadap Israel dalam forum internasional dengan menegaskan bahwa Tel Aviv berupaya memaksakan kehendaknya di kawasan Arab. Menurutnya, propaganda Israel selalu melabeli siapa pun yang menentang kebijakannya sebagai teroris atau anti-Semit, sebuah pola lama yang dipakai untuk membungkam suarabyang mengkritik genosida di Gaza dan pembantaian warga Suriah dan Lebanon belakangan ini.

Ia juga menyinggung ambisi Israel yang bermimpi menjadikan kawasan Arab sebagai wilayah pengaruhnya yang kemungkinan maksudnya adalah neokolonialisme Greater Israel. Menurut Emir, hal ini terbukti dari sikap keras Israel dalam setiap negosiasi, hingga upaya sabotase yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang mencoba mencari solusi damai. “Tidak ada pihak yang menargetkan delegasi lawan bicaranya kecuali untuk menggagalkan proses perundingan,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Emir Qatar turut menyoroti perkembangan terbaru di Suriah. Ia menyebut negeri itu sedang memasuki fase baru yang diharapkan mampu membuka jalan bagi terwujudnya aspirasi rakyat Suriah setelah lebih dari satu dekade konflik. Bagi Doha, momentum ini perlu dijaga agar Suriah tidak kembali terseret dalam lingkaran kekerasan.

Emir menyerukan komunitas internasional agar memanfaatkan peluang yang ada untuk mendukung rakyat Suriah. Dukungan tersebut, menurutnya, harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan institusi negara yang kuat serta pembentukan tatanan politik berdasarkan prinsip kesetaraan kewarganegaraan. Ia menegaskan bahwa penguatan fondasi negara Suriah akan menjadi kunci stabilitas jangka panjang.

Terakhir, Emir Qatar menolak segala bentuk intervensi asing di Suriah, terutama manuver Israel yang dinilainya berusaha memecah-belah negeri itu. Ia menegaskan, rakyat Suriah berhak menentukan masa depan mereka sendiri tanpa tekanan eksternal. Penolakan terhadap skema pembagian wilayah menjadi pesan utama yang ia sampaikan, sembari menegaskan kembali posisi Qatar dalam mendukung kedaulatan penuh Suriah.

Baca selanjutnya

Poros Tiongkok-Pakistan-Bangladesh Picu Dinamika Baru Geopolitik Asia Selatan

Pertemuan trilateral pertama antara Tiongkok, Pakistan, dan Bangladesh di Kunming pada 19 Juni 2025 menandai babak baru dalam peta geopolitik Asia Selatan. Di tengah ketegangan kawasan akibat konflik Timur Tengah, krisis Myanmar, dan memanasnya hubungan India-Bangladesh, ketiga negara itu sepakat mempererat hubungan strategis lintas bidang. Meski diklaim hanya untuk kerja sama ekonomi dan budaya, forum ini menyimpan pesan politik yang tak bisa diabaikan.

Tiongkok sejak lama membangun kemitraan strategis dengan Pakistan, dan kini memperluas pengaruhnya ke Dhaka melalui proyek Belt and Road Initiative (BRI) dan dukungan militer. Bagi Beijing, mengikat Pakistan di barat dan Bangladesh di timur India memberikan posisi tawar lebih kuat dalam menghadapi rivalitas dengan New Delhi. Hubungan trilateral ini sejatinya melanjutkan pola poros lama era 1960-an saat Pakistan Timur (sekarang Bangladesh) masih bagian dari Pakistan.

Pakistan memanfaatkan forum ini untuk mengonsolidasikan posisi strategisnya di kawasan. Isolasi politik dan konflik internal membuat Islamabad membutuhkan poros baru guna menyeimbangkan dominasi India dan memperkuat posisinya di kancah internasional. Pakistan berharap, dengan Bangladesh ikut dalam lingkaran ini, potensi tekanan India terhadap Kashmir dan Balochistan bisa lebih ditekan melalui jalur diplomasi regional.

Namun, sikap Bangladesh tidak sepenuhnya selaras. Meski hadir dan sepakat meningkatkan hubungan, Dhaka menolak bergabung dalam kelompok kerja trilateral yang diusulkan Beijing dan Islamabad. Bangladesh tetap bertahan pada prinsip non-blok, di tengah keretakan hubungannya dengan India pasca-pergantian pemerintahan pada 2024. Negara itu masih mempertahankan peluang dialog dengan New Delhi demi kestabilan politik dan ekonomi domestiknya.

Isu Rohingya menjadi salah satu titik sensitif dalam percaturan ini. Bangladesh yang menampung lebih dari satu juta pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar, tak bisa lepas dari konflik Myanmar. Tiongkok dan Pakistan selama ini cenderung berpihak ke junta militer Myanmar demi kepentingan strategis di Rakhine dan proyek pelabuhan Kyaukphyu. Posisi ini membuat nasib Rohingya kian terpinggirkan dari agenda diplomasi kawasan.

Ketika pertemuan trilateral berlangsung, isu Rohingya sama sekali tak dibahas. Padahal, krisis kemanusiaan ini terus membebani Bangladesh, sementara Tiongkok justru memperkuat hubungan ekonominya dengan Naypyidaw. Pakistan pun lebih fokus pada urusan Kashmir dan ketegangan dengan India, tanpa memperhatikan penderitaan Rohingya. Situasi ini menunjukkan prioritas geopolitik kawasan lebih berpihak pada kekuatan negara daripada isu kemanusiaan.

Dampak jangka panjang dari terbentuknya poros ini berpotensi mengubah peta strategis Asia Selatan. Tiongkok makin memperkuat posisinya dengan memiliki sekutu di kedua sisi India. Poros ini bisa menjadi alat tekanan baru terhadap New Delhi, terutama terkait isu Laut Andaman dan Selat Malaka yang vital bagi India. Keterlibatan Bangladesh meski masih terbatas, sudah cukup membuat India waspada.

Amerika Serikat, sebagai sekutu utama India dalam Quad, memandang aliansi ini sebagai ancaman terhadap keseimbangan kawasan Indo-Pasifik. Washington kemungkinan akan meningkatkan pendekatan diplomatik dan militer ke India dan kawasan timur laut India, termasuk mempererat kerjasama keamanan di Laut Andaman untuk meredam pengaruh Tiongkok.

Tiongkok diuntungkan ganda dengan terbentuknya forum ini. Selain memperluas pengaruh BRI, Beijing bisa menekan India melalui dua arah sekaligus. Di barat, Pakistan terus menjaga ketegangan di Kashmir, sedangkan di timur, Bangladesh menjadi pintu masuk pengaruh baru Tiongkok ke Teluk Benggala. Meski Dhaka belum sepenuhnya bergabung, posisi geografisnya tetap strategis.

Bagi Pakistan, kemitraan ini membuka peluang kerja sama militer, ekonomi, dan diplomasi yang lebih luas. Islamabad juga berharap bisa kembali memainkan peran di Asia Tenggara melalui pintu Myanmar dan Bangladesh, terutama dalam konteks hubungan dengan dunia Islam di kawasan itu. Meski demikian, risiko keterlibatan di isu Rohingya bisa menjadi batu sandungan jika komunitas internasional menekan soal HAM.

Bangladesh harus menghadapi dilema politik yang pelik. Di satu sisi, krisis domestik dan memburuknya hubungan dengan India membuatnya butuh sekutu baru. Di sisi lain, ketergantungan ekonomi pada AS, India, dan Tiongkok memaksa Dhaka bermain hati-hati. Keputusan untuk menolak kelompok kerja trilateral menjadi langkah kompromi agar tidak sepenuhnya berpihak.

Isu Rohingya tetap menjadi kartu tawar dalam diplomasi regional. Bangladesh berharap dukungan internasional untuk pemulangan pengungsi ke Myanmar, namun posisi Tiongkok yang mendukung junta menjadi kendala utama. Tanpa desakan dari Beijing, tekanan terhadap Naypyidaw hampir mustahil dilakukan. Posisi Pakistan pun tidak diharapkan berpihak karena kedekatannya dengan Myanmar.

India melihat forum ini sebagai upaya mengepungnya secara geopolitik. Meski Bangladesh belum sepenuhnya bergabung, India tetap meningkatkan kesiagaan di perbatasan Assam dan Tripura. Ketegangan media, pengusiran migran, dan skirmish di perbatasan menjadi konsekuensi langsung dari ketegangan ini.

Gejolak regional akan semakin terasa jika Bangladesh ke depan terpaksa memilih poros aliansi akibat tekanan geopolitik. Dengan pemilu dijadwalkan 2026, pemerintah sementara Bangladesh enggan melakukan manuver politik besar. Namun jika hubungan dengan India tak membaik, opsi bergabung ke lingkaran Tiongkok-Pakistan bisa kembali muncul.

Poros ini secara tidak langsung juga berdampak pada upaya penyelesaian konflik di Myanmar. Dengan Bangladesh terseret dalam poros yang lebih berpihak ke junta, nasib Rohingya akan makin terabaikan. Proses repatriasi dan perlindungan hak-hak pengungsi berisiko terhenti karena tekanan politik kawasan yang lebih memprioritaskan kepentingan strategis.

Dalam jangka panjang, poros Tiongkok-Pakistan-Bangladesh berpotensi menggeser keseimbangan geopolitik Asia Selatan dan Tenggara. Kawasan yang selama ini didominasi pengaruh India dan sekutunya mulai digerogoti oleh kemitraan baru yang lebih oportunis. Isu Rohingya hanyalah salah satu dari sekian banyak persoalan kemanusiaan yang bisa terpinggirkan di tengah permainan kekuatan besar ini.

Baca selanjutnya

Strategi Siluman 'Memiskinkan' Negara Islam, Apakah Sebuah Tren?

Paska perang dingin, sebuah fenomena terjadi yakni proses atau strategi memiskinkan negara-negara berpenduduk Islam demi geopolitik dan hegemoni kelompok tertentu.

Di antara yang menjadi korban adalah Irak, Iran, Yaman, Suriah, Sudan dan lain sebagainya.

Beberapa strategi pemiskinan itu antara lain berhubungan dengan politik regional.

Dalam kasus Irak dan Afghanistan misalnya, kedua negara ini menjadi target pemiskinan melalui embargo dan isolasi karena faktor regional.

Afghanistan menjadi negara yang berani melawan Uni Soviet dan akhirnya tak bisa kembali ke kondisi normal usai Perang Dingin.

Kabup menjadi bancakan AS dkk pasca Soviet yang seharusnya nasibnya menjadi seperti Jepang partner AS dkk selama Perang Dingin.

Alih-alih menjadi negara makmur, Afghanistan harus semerawaut beberapa dekade hingga akhirnya sekarang mengalami masa tenang tapi tetap dalam embargo AS dkk.

Nasib serupa juga dialami Irak. Meski menjadi bagian dari Baghdad Pact (CENTO/METO) sebuah pakta pertahanan mirip NATO di Timur Tengah, tapi negara ini malah tak senasib dengan negara-negara Eropa anggota NATO.

Pakta Baghdad adalah aliansi militer yang dibentuk pada tahun 1955 oleh Iran, Irak, Pakistan, Turki, dan Britania Raya.

Iran sampai saat ini bahkan menjadi bulan-bulanan embargo ekonomi oleh AS dan hanya bisa disaingi oleh embargi Rusia fan Korea Utara.

Suriah, Mesir, Libya, Tunisia sampai Yaman menjadi korban pemiskinan oleh hegemoni saat menjadi target operasi 'Musim Semi Arab'.

Suriah dan Libya akhirnya menjadi negara semi terjajah meski tanpa embel-embek kolonialisme.

1/3 wilayah Suriah kini dikuasai oleh AS dkk termasuk di wilayah SDF di Timur Suriah dan Wilayah Al Rukban dekat perbatasan Yordania dan Irak yang menjadi pangkalan Al Tanf yang dikuasai AS dkk.

Uniknya, meski menguasai daerah itu, AS dkk tidak melakukan pembangunan kepada warga lokal sebagaimana kewajiban negara penjajah kepada yang dijajah.

Wilayah SDF masih beruntung karena menguasai 70 persen cadangan migas Suriah. Namun wilayah Al Rukban tidak terjamah sedikitpun oleh pembangunan karena tidak memiliki SDA.

Al Rukban hanyalah sebuah wilayah yang terdiri dari bebagai desa terisolir. Namun wilayah ini mempunyai kamp pengungsi dengan kondisi sangat buruk karena diblokade oleh pemerintahan Bashar Assad. 

Damaskus berkilah, daerah tersebut dikuasai secara ilegal oleh AS dkk serta koalisi lokalnya sehingga pemerintah tak berkewajiban untuk memperhatikan warga yang ada di daerah tersebut.

Sementara AS dkk berkilah bahwa mereka ada di tempat tersebut untuk menjaga keamanan sekitar dari serangan terorisme. Jd Washington merasa bukan sebagai 'penjajah' yang harus bertanggung jawab memakmurkan wilayah yang dijajah 

Modus berikutnya dalam strategi pemiskinan negara-negara Islam adalah dengan membiarkan sebuah negara larut dalam pertikaian internal. 

Hal itu terlihat di Somalia, Mali, Sudan (dalam perkembangan terakhir), Sahara Barat dan Komoros.

Di Ethiopia, jika konflik terjadi, badan PBB langsung turun tangan untuk mengamankan dan menciptakan perdamaian.

Namun jika konflik internal terjadi di Sudan, Mali dan lain sebagainya, justru seperti dibiarkan berlarut.

Ketika Sudan Selatan berkonflik, PBB langsung mendamaikan dan memberi opsi kemerdekaan dari Sudan.

Sementara Azawad di Mali, yang sudah memerdekakan diri justru dibiarkan terus berkonflik dengan pusat di Mali.

Itu belum termasuk dengan wilayah yang selalu mengalami diskriminasi seperti isu Rohingya di Myanmar, Muslim Uighur di Tiongkok, muslim Mozambik, Palestina  dan lain sebagainya.

Tujuan dari strategi memiskinkan negara-negara Islam pasca perang dingin adalah untuk memastikan keberlanjutan loyalitas negara-negara tersebut kepada pihak yang merasa sebagai negara hegemon.

Baca selanjutnya

Ini Negara Serikat di Arab yang Tidak Panjang Umurnya dan Segera Bubar

Dalam sejarah moderen, terdapat usaha dari berbagai negara di Arab untuk menyatukan diri dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan memperkuat pertahanan.

Namun banyak di antara usaha penyatuan itu baik dalam bentuk republik dan federasi mengalami kegagalan.

Berikut negara serikat di Arab yang terlah membubarkab diri.

1. Negara Kesatuan Republik Arab atau United Arab Republic-UAR (1958-1961).

Negara kesatuan ini dibentuk oleh Mesir dan Suriah yang saat itu menjadi negara terkuat di Timur Tengah.

Mesir sebagai ibukota politik di Arab dan Suriah sebagai negara industri.

Meski para pejabat kedua negara berbagi kekuasaan, pada akhirnya Suriah ingin memisahkan diri karena menganggap tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat di Kairo.

2. Negara Arab Serikat atau United Arab State disingkat UAS (1958-1961).

Konfederasi negara ini dibentuk saat Kerajaan Mutawakkiliyah Yaman bergabung dengan UAR membentuk entitas negara baru bernama UAS.

Negara Mutawakkiliah ini akhirnya berubah menjadi Yaman Utara dan wilayahnya mirip dengan kekuasan Houthi sekarang di Yaman.

Karena Kerajaan Mutawakkiliyah ini masih berdaulat dan mempertahankan kedutaannya di luar negeri, maka posisi UAS menjadi tidak relevan kecuali dalam bidang pertahanan.

Namun, walau Yaman Utara ini menjadi 'de facto' protektorat di bagi Mesir, pada akhirnya Kairo merasa hanya dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan kerajaan.

3. Negara Federasi Arab (1958).

Negara ini dibentuk oleh Kerajaan Yordania dan Irak yang saat itu masing-masing raja adalah bersaudara keturuna Sharif Mekkah.

Mereka ingin meghindari kasus Suriah yang kedudukan saudara mereka sebagai raja digulingkan.

Paska Ottoman atau Utsmaniyah, Raja Hijaz, Suriah (termasuk Yordania dan Palestina/Israel belum lahir) dan Irak merupakan satu keturunan.

Namun usai Raja Irak digulingkan maka negara konfederasi ini kehilangan relevansi dan akhirnya menjadi sebuah relasi de facto saja.

4. Negara Federasi Republik Arab atau Federation of Arab Republik atau (FAR) pada 1972-77.

Usai kudeta terhadap raja, Libya ingin bergabung ke Mesir dan Suriah membentuk FAR.

Namun FAR akhirnya gagal terbentuk soal perbedaan pendapat dalam berhubungan dengan Israel.

FAR pernah menjadi lebih besar ketika Sudan dan Irak mengungkapkan keinginan untuk bergabung.

Namun Sudan selalu memberikan alasan untuk bergabung secara penuh sampai akhirnya terkucilkan dan malah Sudan Selatan memerdekaan diri.

Jika FAR terjadi, Sudan akan tetap bersatu dan semua anggotanya akan makmur dengan dukungan minyak dari Libya dan Irak. Kemungkinan besar perang Irak-Iran tak akan terjadi. 

Dan, jikapun terjadi akan dimenangkan oleh Irak atau FAR. Kini semua negara yang dulunya bergabung dengan FAR relatif tidak stabil kecuali Mesir.

5. Republik Islam Arab atau Arab Islamic Republik (AIR) tahun 1974.

Sebelum berdirinya Negara Republik Islam Iran atau Islamic Republic of Iran (IRI) sudah digagas AIR oleh Libya dan Tunisia.

Maroko dan Aljazair diminta untuk bergabung namun undangan tidak pernah disetujui mengingat Maroko sudah lama merdeka dan Aljazair baru saja merdeka dari Perancis.

Jika AIR sukses terjadi maka kemungkinan akan bergabung menjadi Negara FAR tadi itu.

Namun, AIR gagal terlaksana karena berbagai sebab.

Negara pertama menggunakan istilah Republik Islam adalah Pakistan dan terakhir Republik Islam Afghanistan yang akhirnya bubar setelah diganti denga Keemiran Islam oleh Taliban.

6. Federasi Emirat Selatan atau Federation of the Emirate of the South.

Federasi ini meniru konsep Uni Emirat Arab di bagian utara yang sama-sama jajahan Inggris.

Didirikan oleh enam emirate atau kesultanan dengan ibukota Aden pada 1959.

Federasi ini cukup sukses dan meningkatkan kemakmuran di keemiran anggotanya yang masing-masing penduduk sangat kecil.

Ini membuat sembilan keemiran sekitarnya bergabung dan akhirnya namanya berubah menjadi Federasi Arabia Selatan atau FSA dengan tetap beribukota di Aden.

Namun, FSA akhirnya bubar saat negara Yaman Selatan terbentuk dengan memasukkan gabungan banyak negara yang masuk dalam protektorat Hadramaut yang dulunya di bawah Inggris.

7. Selain gabungan negara-negara di atas, ada juga fenomena seperti keemiran di Al Qaeda dan ISIS yang tumbuh belakangan dan pendirinya tidak diakui sebagai negara. ISIS sendiri adalah gabungan entitas Suriah dan Irak. Kedua fenomena ini kini menjadi bancakan intelijen di negara-negara terkait. 

8. Dalam sejarah negara Islam tidak saja bergabung atau menyatu dengan negara Islam lain untuk membentuk sebuah negara. Ada juga yang memang sengaja bergabung dengan negara non Muslam untuk menigkatkan keamanan baik yang awal sukarela maupun karena penjajahan.

Berikut adalah contohnya;

A. Kesultanan Aussa di Ethiopia khususnya di wilayah Afar. Kini malah menjadi daerah tertinggal. Banyak kesultanan atau wilayah Islam bergabung dengan Ethiopia (termasuk Eritrea). Contoh lainnya adalah Bangsamoro di Filipina yang awalnya entitas Kesultanan Sulu, Negara Zanzibar di Tanzania dan lain sebagainya.

B. Mayotte sebuah wilayah Islam di Afrika dan memilih bergabung atau tetap menjadi bagian Perancis melalui referendum.

C. Wilayah semi negara atau proto state yang memilih berada dalam protektorat Amerika Serikat seperti Kurdistan di Irak dan Pemerintahan SDC/SDF atau Qasad di Suriah.

Untuk kasus Kurdistan, mereka sudah pernah referendum dan rakyat setuju merdeka. Namun hasil referendum tidak diakui Irak dan masyarakat dunia.

Meski Kurdistan bagian dari Irak dan mendapat posisi jabatan presiden, namun Kurdistan menjalin hubungan pertahanan yang kuat dengan AS. 

Begitu juga dengan Qasad di Timur Suriah. Walau diakui masih wilayah Suriah namun mereka mempunyai pemerintahan sendiri dan keamanannya ditanggung sepenuhnya oleh AS dan koalisi.

Contoh lainnya yang mirip adalah Kosovo dan lebih kurang Bosnia Herzegovina.

9. Selain beberapa bentuk di atas, ada juga negara Arab yang sudah bersatu tetapi dalam proses terpecah belah seperti Suriah yang dulunya gabungan beberapa negara seperti Damaskus, Aleppo, Alawiyah dll kini pecah menjadi empat pemerintahan.

Yaman juga begitu yang dahulunya merupakan gabungan beberapa negara dan kini sedang dalam proses menjadi negara federasi atau pecah.

Sudan dan Somalia juga rentan mengalami hal yang sama.

Enam Puluh Persen Bayi Lahir di Perancis Berasal dari Hubungan Haram

Sungguh mencengangkan sebuah penelitian terakhir menyebut bahwa 60 persen bayi lahir berasal dari hubungan haram atau di luar pernikahan.

Angka itu lebih tinggi dari purata seluruh Eropa yang mencapai 40 persen.

Perancis memang dikenal sebagai masyarakat liberal meski menjadi pusat Katolik dan Kristen.

Baca selanjutnya

Utusan Khusus Pemimpin Syiah Ismailiyah Aga Khan ke Afghanistan Temui Menlu IEA Taliban Amir Khan Muttaqi

Utusan khusus pemimpin Syiah Ismailiyah Aga Khan, Akbar Ali Pasnani, menemui menteri luar negeri IEA Amir Khan Muttaqi di gedung kemenlu Kabul, Aghanistan.

Pertemuan ini membahas sejumlah topik pembangunan masyarakat, pengungsi dan lain sebagainya.

Yayasan Aga Khan mempunyai sejumlah proyek di Afghanistan termasuk restorasi beberapa situs bersejarah Afghanistan.

Baca selanjutnya

Menlu Qatar Ucapkan Terima Kasih ke Pemerintahan IEA Taliban Dimulainya Penerbangan Komersil ke Luar Negeri

Penerbangan pertama dari Bandara Kabul (Hamid Karzai) mendarat dengan selamat di Qatar. Dikutip dari kantor berita Reuters, pesawat itu membawa kurang lebih 113 orang yang terdiri atas warga negara Kanada, Ukraina, Jerman, serta Inggris. Adapun penerbangan pertama dioperasikan oleh Qatar Airways.

Perlu diketahu, penerbangan tersebut adalah yang pertama sejak periode evakuasi di bandara Kabul, Afghanistan rampung pada 31 Agustus 2021. Sebelumnya, Taliban sempat mematikan operasional bandara Kabul usai periode evakuasi karena tidak memiliki cukup kemampuan teknis untuk menjalankannya. Mereka kemudian meminta bantuan ke Turki dan Qatar untuk memecahkan masalah tersebut.

"Kami berhasil menerbangkan pesawat pertama, dengan penumpang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Taliban atas kooperasinya. Ini yang kami ekspektasikan dari Taliban, mewujudkan janji menjadi aksi. Ini pesan positif," ujar Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani di Islamabad, Kamis, 8 September 2021.

Menurut laporan kantor berita Al Jazeera, mayoritas dari penumpang pesawat tersebut hanya akan transit di Doha sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke negara masing-masing. Walau begitu, mereka akan menetap sementara waktu di permukiman yang disediakan untuk pengungsi dari Afghanistan. Belum diketahui akan berapa lama periode transit di Doha berlangsung.

Baca selanjutnya

Mossad Pamer Sukses Lakukan Serangkaian Aksi Terorisme Israel di Iran

Yossi Cohen, mantan kepala bada mata-mata Mossad Israel, memberikan wawancara bocoran tentang operasinya terhadap Iran . Salah satu materi yang dia bocorkan adalah tentang pencurian arsip nuklir Teheran.

Pencurian arsip penting berskala besar itu dimulai dari penggerebekan sebuah gudang pada 2018 dan para agen Mossad mengangkut puluhan ribu dokumen ke luar dari Iran menuju ke Israel.

Dalam wawancara itu, Cohen juga mengisyaratkan keterlibatan Israel dalam penghancuran fasilitas nuklir Iran di Natanz, dan pembunuhan seorang ilmuwan nuklir.

Cohen pensiun sebagai kepala Mossad minggu lalu.

Dia berbicara kepada jurnalis Ilana Dayan di program dokumenter Uvda di Channel 12, yang disiarkan di televisi Israel tersebut pada Kamis malam.

Baca selengkapnya

Muhammad Ali Taher, Raja Media Palestina yang Tidak Basa-Basi Bantu Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Story: Muhammad Ali Taher, Raja Media Palestina yang Tidak Basa-Basi Bantu Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Muhammad Ali Taher mengeluarkan semua uangnya yang disimpan di bank kemudian memberikannya demi perjuangan Indonesia.

“Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia!” kata Muhammad Ali Taher seraya menyerahkan uangnya tanpa meminta tanda bukti penerimaan. 

Sabtu, 22-05-2021

TSM-Nama Mohamed Ali Eltaher, atau lindah orang Indonesia terbiasa menyebut Muhammad Ali Taher, mungkin tidak familiar, bahkan terdengar asing. Padahal, raja media dari Palestina punya peran yang tidak kecil dan ngak pernah basa-basi dalam membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Muhammad Ali Taher lahir 1896 di Nablus, kota di Tepi Barat (West Bank) bagian utara, sekitar 49 kilometer utara Yerusalem, Palestina. Nablus, pada 72 M oleh kaisar Romawi Vespasianus dikenal dengan Flavia Neapolis, merupakan pusat perdagangan dan budaya Palestina.

Ayah Muhammad Ali Taher bernama Aref Eltaher dan ibunya Badieh Kurdieh. Muhammad Ali Taher merupakan salah satu dari tujuh bersaudara tiga perempuan dan empat laki-laki. Keluarganya berasal dari marga Jaradat, yang tersebar di seluruh Palestina bagian utara. Termasuk keturunan Juhayna, salah satu marga terkenal di Arab Saudi. 

Muhammad Ali Taher pindah ke Mesir pada Maret 1912, pertama kali tiba di Port Said sebelum menetap di Kairo. Memulai karier sebagai jurnalis di surat kabar Fata Al Arab yang berbasis di Beirut. Dia pernah menulis artikel yang memperingatkan niat gerakan Zionis untuk membangun negara Yahudi di Palestina.

Muhammad Ali Taher kemudian menerbitkan surat kabar miliknya sendiri dan semasa hidupnya punya tiga surat kabar, yaitu Ashoura, Al-Shabab, dan Al-Alam Al-Masri. Surat kabar Ashoura (Oktober 1924 - Agustus 1931) merupakan media utama milik Muhammad Ali Taher. (p. 60, @eltaher.org)

Sedangkan Al-Shabab terbit mulai Agustus 1931 sampai Januari 1937, menggantikan Ashoura yang dibekukan pemerintah Mesir. Adapun Al-Alam Al-Masri umurnya lebih pendek, April 1939 sampai Agustus 1939, karena pecah perang dunia kedua.

Pada 1953 Pemerintah Mesir di bawah kepemimpinan Jenderal Mohamed Naguib memberikan izin Ashoura untuk terbit kembali. Namun, Menteri Dalam Negeri sekaligus Wakil Perdana Menteri Mesir Kolonel Gamal Abdel Nasser tetap melarang penerbitan Ashoura. Sejak itu Muhammad Ali Taher tak punya media lagi.

Sebelum menerbitkan surat kabar Ashoura, Muhammad Ali Taher membangun Kantor Informasi Arab Palestina dan Komite Palestina pada 1921 di Kairo, Mesir. Kantornya yang terletak di Jalan Abdelaziz 30, Ataba El-Khadra Square di pusat Kota Kairo, diberi nama Dar Ashoura. Kemudian pindah ke Gedung Manousakis di Jalan Ratu Nazli 119 yang lebih dikenal dengan Jalan Ramses. (p.6, @eltaher.org)

Setelah surat kabar Ashoura terbit pada 1924, kantor Dar Ashoura menjadi tujuan bagi mereka (tokoh) yang melarikan diri dari negerinya karena di bawah pendudukan kolonial atau diperintah rezim otoriter. Para politisi dan pencari suaka dari berbagai negara bisa datang dan biasa bertemu di “Dar Ashoura” tanpa harus membuat janji sebelumnya. Mereka semua tahu bahwa pintu kantor redaksi Ashoura buka selama 19 jam setiap hari, mulai pukul 7 pagi sampai 9 malam. (p. 14, @eltaher.org)

Dari laman eltaher.org disebutkan banyak tokoh Indonesia yang pernah berkunjung ke Dar Ashoura. Di antaranya Mohamed Rashidi dan Zein Hassan Lc Lt, ketika datang ke Mesir untuk mencari dukungan kemerdekaan Indonesia pada 1944. Setelah Indonesia merdeka, keduanya menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Mesir.

Ada juga Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, ketika berkunjung ke Mesir mereka dijamu di Dar Ashoura oleh Muhammad Ali Taher. Bahkan ada kisah unik diungkap eltaher.org, jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang pemuda bernama Abdul Kahar Muzzakir ditulis Abdulqahhar Muzzakar- datang ke Mesir untuk melanjutkan sekolah.

Ketika pemuda itu menghadapi kesulitan karena sedang berkecamuk perang, Muhammad Ali Taher yang menjaganya. Termasuk ketika menghadapi kendala dalam kuliah, Muhammad Ali Taher tak sungkan membantu dengan menemui Menteri Pendidikan di sana. Sampai akhirnya pemuda itu lulus kuliah dan kembali ke tanah air. (p. 15, @eltaher.org)

Bahkan Abdul Kahar Muzakkir ikut dalam General Islamic Conference di Yerusalem membahas perkembangan situasi di Palestina pada akhir Desember 1931 sampai awal Januari 1932. Ada sekitar 20 delegasi dari negara lain dan ketika itu Abdul Kahar Muzakkir disebutkan sebagai delegasi dari Indonesia.

“Pada permulaan tigapuluhan lahir di Mesir organisasi yang semata-mata guna kegiatan politik dengan nama ‘Perhimpunan Indonesia Raya’ di bawah pimpinan (Prof) Abdul Kahar Muzakkir. Sebenarnya nama ‘Indonesia’ telah mulai dikenal di Timur Tengah pada pertengah tahun duapuluhan,” (hal. 26, Diplomasi Revolusi di Luar Negeri karya M Zein Hassan Lc Lt)

Nama Muhammad Ali Taher menggema kembali bersama Mufti Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, seiring meningkatkan kekerasan tentara zionis yahudi terhadap penduduk Palestina di Gaza dan Masjidil Aqsa pada Ramadhan 2021. Muhammad Ali Taher disebut sebagai saudagar kaya Palestina yang menyerahkan semua uangnya yang disimpan di bank Arabia untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Soal bantuan uang dari Muhammad Ali Taher, disampaikan M Zein Hassan Lc Lt dalam buku Diplomasi Revolusi di Luar Negeri (Perjoangan Pemuda/Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah) penerbit Bulan Bintang pada 1980. Ketika itu, M Zein Hassan Lc Lt, yang diamanahi sebagai ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia dan berperan layaknya duta besar, menceritakan bantuan yang diberikan Muhammad Ali Taher dipicu dari aksi tentara Belanda melancarkan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948.

Serangan yang dipimpin Jenderal Simon Hendrik Spoor dalam Operatie Kraai (Operasi Gagak) mengakibatkan Ibu Kota Yogyakarta jatuh ke tangan tentara Belanda. Bahkan para pemimpin Republik Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, hingga Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim ditangkap kemudian diasingkan.

Namun, pada 1 Maret 1949, Tentara Nasional Indonesia kembali berhasil menguasai Ibu Kota Yogyakarta selama 6 jam. Fakta ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ditambah meninggalnya Jenderal Spoor secara mendadak pada 25 Mei 1949, yang diisukan “bunuh diri” semakin membuat tekad bangsa Indonesia membaja untuk mempertahankan kemerdekaan.

Melihat kegigihan perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan, Muhammad Ali Taher tergerak untuk membantu. M Zein Hassan Lc Lt menuturkan, Muhammad Ali Taher, pemimpin Palestina yang mencintai Indonesia sejak lama itu, tanpa basa-basi menarik dirinya ke Bank Arabia dan mengeluarkan semua uangnya yang disimpan kemudian memberikan kepadanya.

“Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia!” kata Muhammad Ali Taher seraya menyerahkan uangnya tanpa meminta tanda bukti penerimaan. (hal. 247, Diplomasi Revolusi di Luar Negeri karya M Zein Hassan Lc Lt).

Pada 16 Oktober 1945, Muhammad Ali Taher sebagai Ketua Panitia Palestina, bergabung dalam Panitia Komite Pembela Indonesia (Lajnatud Difa’i-an Indonesia) bersama sejumlah pemimpin negara Arab yang dipimpin Jenderal Saleh Harb Pasya (mantan Menteri Pertahanan Mesir). Dalam pertemuan di Gedung Pusat Perhimpunan Pemuda Islam (Jami’ah Syubhan Muslimin), Panitia Komite Pembela Indonesia menyerukan, menyokong perjuangan Bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan menuntut terutama negara-negara Arab dan Islam supaya mengakui Republik Indonesia. (hal. 64, Diplomasi Revolusi di Luar Negeri karya M Zein Hassan Lc Lt).

Bahkan setelah Indonesia merdeka, dukungan Muhammad Ali Taher tak pernah surut. Ketika Delegasi Republik Indonesia pada 9 Juni 1947 atau satu hari sebelum penandatanganan Perjanjian Persahabatan, Hubungan Diplomatik dan Perdagangan Mesir-Indonesia, mengadakan resepsi di Semiramis Hotel, salah satu hotel kelas satu di tepi sungai Nil, dia ikut hadir.

Pada resepsi itu diputar Film Proklamasi yang telah diubah berbahasa Arab, sehingga memberikan pengertian kepada para pemimpin Arab tentang kenyataan hidup di Indonesia, sejak masa perjuangan hingga merdeka.

Muhammad Ali Taher mengatakan kepada hadirin sekelilingnya: “Sungguh-sungguh kita telah menyaksikan kelahiran satu bangsa.” (hal 211, Diplomasi Revolusi di Luar Negeri karya M Zein Hassan Lc Lt).

Presiden Republik Indonesia pertama Sukarno, menurut eltaher.org, pada 1965 berencana mengadakan upacara khusus untuk menghormati dan memberi penghargaan kepada Muhamad Ali Taher atas jasanya terhadap gerakan pembebasan nasional melawan kolonial Belanda di Indonesia. Namun, rencana yang akan digelar di Jakarta itu tak pernah terlaksana karena Presiden Sukarno keburu lengser dari jabatannya. (p. 28, @eltaher.org) (Wasis Wibowo)

Posting: Sustiana Herru 

Sumber: sindonews.com

Liga Muslim Dunia Dukung Gencatan Senjata di Palestina Sebagai Langkah Awal Perdamaian

Liga Muslim Dunia mendukung gencatan senjata antara pihak Israel dan Gaza Palestina sebagai langkah awal menuju perdamaian di wilayah tersebut.

Permasalahan ini timbul saat PM Benjamin Netanyahu ingin meningkatkan posisi politik elektoralnya dengan menistakan Masjid Al Aqsa dan pengusiran warga Palestiaj di Sheikh Jarrah yang bukan wilayah Israrl.

Warga Palestina berhasil dibuat Netanyahu sehingga pembantaian terjadi di berbagai wilayah negara Palestina seperti Gaza maupun wilayah Israel sendiri khususnya kepada warga Israel keturunan Palestina.

Baca selengkapnya

Dewan Tertinggi Muslim Ethiopia Sebut Masjid Hijrah Pertama Al Najashi Hancur karena Konflik

Dewan Tertinggi Muslim Ethiopia (Ethiopian Islamic Affairs Supreme Council) mendesak pemerintahan PM Abiy Ahmed untuk mengusut tuntas perusakan masjid bersejarah Hijrah Pertama dalam Islam Al Najashi yang berada di wilayah konflik Tigray.

Masjid tersebut dibangun pada era Raja Al Najashi yang saat itu menjadi tujuan Hijrah Pertama kaum Muslim ke Habsah atau Abissinia sebelum ke Madinah.

Diduga Masjid yersebut dirusak oleh oknum tentara Ethipia dan Eritrea saat mengepung pasukan Tigray. Walau ada pemberitaan yang menyebut justru pemberontak Tigray yang merusak tempat tersebut termasuk infrastruktur Airport sebelum melarikan diri memulai gerilya.

Pemerintah Ethiopia mengatakan kesediaan untuk merehab kembali masjid tersebut.

Ethiopia di zaman dahulu mempunyai banyak Kesultanan walau jumlah Islam kini diperkirakan kurang dari 50 persen.

Sampai saat ini beberapa tempat di Ethiopia masih memiliki pusat-pusat studi Islam terkemuka termasuk kota yang dianggap suci Harari.

Sebuah ajaran Sufi bermazhab Syafiiyah lahir di Lebanon oleh Ulama Ethiopia bernama Al Ahbash.

Namun Al Ahbash dianggap sebagai sinkretisme Sunni dan Syiah sehingga mendapat penolakan oleh berbagai kalangan.

Sebelum kepemimpinan Abiy Ahmed, Islam mengalami persekusi bahkan pemaksaan keyakinan. 

Saat itu Al Ahbash dipaksakan oleh pemerintah untuk diterima penduduk dan berdakwah di masjid-masjid. Al Ahbash dianggap layak dianakemaskan karena punya karakter dekat dengan pemerintah.

Namun aksi demo yang dilakukan oleh beberapa pihak dijawab dengan tembakan yang menewaskan peserta aksi.

Sikap keras pemerintah Ethiopia juga ditunjukkan oleh Abiy Ahmed yang mempunyai ayah seorang Oromo Muslim namun ibunya Kristen.

Dia mengaku menolak tawaran bantuan UAE untuk mendirikan Islamic Center di Ethiopia. Alasannya cukup unik karena 'Islam' Ethiopia sudah melenceng. Sebagai gantinya dia menyarankn UAE memperbanyak mendirikan lembaga pendidikan dan kursus bahasa Arab agar warga lebih mudah memahami Islam dan 'akan' mengajari UAE cara beragam Islam.

Persekusi terhadap Islam juga terlihat pada pelarangan mendirikan masjid di beberapa wilayah oleh warga setempat seperti hang terlihat di Axum.

Ethiopia sendiri mempunyai kebijakan mencampuri urusan negara tetangga. Ketika ICU berkuasa di Somalia, Ethiopia melancarkan serangan untuk menguasai Mogadishu.

Perang dengan ICU kemudian tak terelakkan walau akhirnya pimpinan ICU berhasil menjadi presiden Somalia.

Namun belakangan pecahan ICU Al Shabab diduga didukung Eritrea saat itu kemudian membesar dan melakukan pemberontakan kembali. 

Walau kini ICU tidak lagi memerintah Somalia, namun Al Shabab masih eksis dan masing-masing pihak saling tuduh sebagai pihak yang mendukung di balik layar antara Ethiopia, Kenya dan Eritrea.

Kenya dan Eritrea sebagaimana Ethiopia merupakan negara yang banyak Muslimnya namun mengalami diskriminasi.

Baca selanjutnya

Paspor Ini Menjadi Bukti Republik Turkistan Timur Pernah Menjadi Negara Merdeka dan Berdaulat

Sebuah image paspor yang dikeluarkan oleh pemerintahan Turkistan Timur viral di media sosial.

Paspor tersebut menjadi bukti kemerdekaan dan kedaulatan negara tersebut sebelum dijajah Tiongkok.

Kini pemerintahan Turkistan Timur berada dalam pengungsian di bawah Perdana Menteri Salih Hudayar.

Baca selanjutnya

Ketika Pakistan, Turki dan Azerbaijan Jadi Blok Kekuatan Pertahanan dan Ekonomi Baru di Dunia

Pakistan pada Kamis meyakinkan Azerbaijan bahwa mereka akan memberikan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Karabakh yang dibebaskan dari pendudukan Armenia.

Pernyataan tersebut diberikan oleh Perdana Menteri Imran Khan kepada Menteri Luar Negeri Azerbaijan Jeyhun Bayramov yang sedang berkunjung ke ibu kota Islamabad, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor perdana menteri.

PM Pakistan menyatakan kepuasannya atas hubungan politik bilateral yang luar biasa dan menekankan pentingnya meningkatkan perdagangan bilateral dan kerja sama energi antara kedua negara.

Khan juga menyampaikan ucapan selamatnya yang tulus kepada para pemimpin dan rakyat Azerbaijan atas keberhasilan baru-baru ini dalam membebaskan wilayahnya.

Bayramov juga menyampaikan salam hangat dari Presiden Azerbaijan Ilhan Aliyev kepada Khan dan menyatakan terima kasih atas dukungan Pakistan pada konflik Nagorno-Karabakh.

Pejabat Azerbaijan itu menegaskan kembali dukungan dan solidaritas yang konsisten dari negaranya dalam perselisihan Jammu dan Kashmir, menurut pernyataan tersebut.

Bayramov tiba di Islamabad dalam kunjungan dua hari untuk menghadiri pertemuan trilateral Pakistan-Turki-Azerbaijan kedua yang diadakan di Islamabad pada Rabu malam.

Menlu Azerbaijan juga bertemu dengan Presiden Arif Alvi, dia juga mengucapkan selamat kepada pemerintah dan rakyatnya atas pembebasan Nagorno-Karabakh dan menegaskan kembali dukungan Pakistan untuk keutuhan wilayah Azerbaijan.

"Pakistan sangat menghargai hubungannya dengan Azerbaijan yang didasarkan pada kesamaan keyakinan, sejarah dan hubungan budaya," kata presiden Pakistan.

Dia memuji peran Azerbaijan sebagai anggota Kelompok Kontak OKI untuk Jammu dan Kashmir, Alvi berterima kasih kepada Baku atas dukungannya kepada masyarakat di “Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India”.

- Pembicaraan tingkat delegasi

Kemudian, Bayramov mengadakan pembicaraan tingkat delegasi dengan Menlu Pakistan Shah Mahmood Qureshi di gedung Kementerian Luar Negeri.

Qureshi menyambutnya di kantornya dan kedua belah pihak meninjau hubungan Pakistan-Azerbaijan dan bertukar pandangan tentang masalah regional dan internasional, kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan.

Baca selanjutnya

Kisah Ottoman/Utsmaniyah Beri Dukungan Militer ke Perancis saat Diserang Musuhnya

KADO ISTIMEWA ERDOGAN UNTUK SARKOZI

.

Tahun 2010, Presiden Perancis saat itu, Nicholas Sarkozy, mengadakan kunjungan singkat ke Turki, selama enam jam saja. Dalam kunjungan itu, ia menolak datang sebagai seorang Presiden Perancis. Ia lebih memilih untuk berkunjung sebagai seorang ketua organisasi G-20, dimana Perancis sebagai negara ketua G-20 saat itu, dan Turki adalah anggotanya.

Masyarakat Turki dan kaum muslimin secara umum tidak terima trhadap intimidasi dan perlakuan Pemerintahan Sarkozi terhadap Muslim di Francis , lalu perdana mentri Turki kala itu Recep tayib Erdogan memberikan pelajaran baik bagaimana cara berhubungan dengan Negara besar dengan memberikan hadiah atau kado kenang-kenangan yang mengambarkan kebesaran Turki dari negaranya Francis, dan hadiah ini membuat sarkozy nyaris tak bisa berkata-kata.

Hadiah kenang-kenangan apa yang diberikan erdogan keada sarkozy? Hanya sebuah surat yang diambil dari arsip –arsip turki Utsmani , surat ini merupakan surat balasan sultan Turki Utsmani kala itu Sulaiman Al-Qonuni kepada raja Francis, Francis I yang meminta bantuan Turki Utsmani mengadapi pasukan spanyol yang meyerang negaranya dan menawannya .

Inilah bunyi surat Sulaiman Al-Qanuni kepada Francis I :

Sesungguhnya (surat) itu dari SuIaiman yang isinya, “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang .

Saya penguasa laut putih, laut hitam, laut merah, asia kecil, Kurdistan, Azerbaijan, Negara-negara luar arab, Syam, Mesir, Makkah, Madinah, Quds, dan seluruh jazirah Arab dan Azam, Hongaria, Negara-negara kekaisaran, dan seluruh Negara-negara lain yang ditundukan dengan penuh keagungan.

Segala puji bagi Allah SWT, Allah maha besar

Saya Sultan sulaiman putra sultan Salim putra sultan bayazid

Kepada : Francis I raja Negara Francis

“Kami telah menerima Surat yang diberikan oleh utusan kamu saat kamu menyatakan musuh kamu telah menyerang negara kamu dan kamu telah ditawan dan meminta pertolongan kami untuk membebaskan kamu dari tawanan. Kami dengan ini menerima permohonan kamu dan bersukacitalah dan jangan bimbang, kami penakluk Negara-negara yang sulit ditaklukan, dan penghancur benteng yang kokoh, kuda-kuda kami siang dan malam selalu beringas, pedang kami selalu terhunus, Allah SWT selalu memberikan kami kekutan dan kemudahan.” Rabiul Akhir, 932H/1525M.

Daulah Khilafah lalu mengerahkan kekuatan tentara untuk menyelamatkan raja Prancis. Khalifah Sulaiman telah menyelamatkan Prancis tanpa bayaran dan tanpa meminta imbalan. Sang Khalifah telah melakukannya sebagai tindakan persahabatan.

Perjanjian Constantinople yang ditandatangani pada tahun 1536 antara Khalifah Sulaiman dan Raja Perancis telah memberi Prancis konsesi di dalam Daulah Islam yang tidak pernah diberikan kepada negara manapun sebelum itu.

Begitulah, orang yang tahu akan sejarahnya sendiri akan mampu menghargai dirinya sendiri, sedangkan orang yang tidak tahu masa lalunya, ia tidak akan mampu menghargai dirinya sendiri terlebih orang lain.

Betapa kayanya masa lalu kita umat Islam dengan keilmuan, keteladanan, kebesaran , dan keagungan. tak perlu membeo ke barat hanya untuk sekedar kita ingin menjadi besar kembali, cukup kembali ke masa lalu kita.” ummat ini tidak akan menjadi baik kecuali diperbaiki oleh sistem yang dulu digunakan untuk membangun generasi awal” begitulah Imam Malik menasihati kita.

Sejenak Presiden Francis Nikolas Sarkozi tertegun, ternyata kaum Muslimin yg selama ini ia dan rezimnya intimidasi telah menyelamatkan Raja dan bangsanya di masa lalu.

Sumber : WAG + FB

Lihat ilustrasi videonya di sini

Youtuber Daud Kim Tegur Keras Pernyataan Anti Islam dan Nabi SAW Presiden Emmanuel Macron dengan Kata yang Bijak

Youtuber Korea Selatan Daud Kim mengungkapkan kesedihannya dengan tren penghinaan Islam dan Nabi SAW yang digaungkan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron.

Menurutnya dalam salah satu videonya, melakukan penghinaan kepada kepercayaan orang lain bukanlah sebuah kebebasan berekpresi.

Kata Kim yang menjadi mualaf populer di kalangan generasi milenial ini, ada kesengajaan di Perancis yang selalu menyudutkan Islam dalam berbagai kejadian dan kasus.

Lihat lengkapnya di sini

Sebelumnya DR Zakir Naik seorang pendakwah di Youtube juga menjelaskan bahwa membuli kaim minoritas oleh penguasa bukanlah kebebasan berekspresi tapi justru kebebasan opresi atau kebebasan mempersekusi.

If freedom of speech means anything at all, it means the right to challenge those in positions of power. To stand for justice, to speak out against oppression, to hold a nation responsible for the unfair treatment of its minorities.

For those in power to continually subjugate an already marginalised minority is not freedom of expression, but freedom of oppression.

Lihat di sini sumbernya

Sejarah Masuknya Islam ke Perancis dari Andalusia

Pada tahun 91-94 H, umat Islam melalui panglima perang mereka Musa bin Nushair dan Thariq bin Ziyad berhasil menaklukkan Andalusia.1 Kekuasaan tersebut sampai di daerah Asturies di Propinsi Galicia hingga ke Teluk Biscay, pantai Prancis.

Baca selanjutnya

Dokumen Isabela, Ini Bukti Terbaru Islam Spanyol Sudah Jelajahi Benua Amerika sebelum Columbus

NOTE: Isabel discovered documents in the archive which convinced her that America was discovered a long time before Columbus by Arab-Andalusian or Moroccan sailors who traded with ports in Brazil, Guyana and Venezuela.

----------------------

The “discovery” of the Americas by Christopher Columbus is a euro-imperialist myth and was part of the Reconquista, which was fueled by the the hunt for the Moor (in Europe, in Africa and across the Atlantic).

It is the same old Eurocentric tactic, which was used in Africa and in the Americas during the so-called Age of Exploration.

European explorers and “discoverers” used their money and connections in order to :

1. Gain invaluable information from Muslims (Arabs or others like Berbers or West Africans);

2. Recruit Muslim guides and personnel ;

3. Use sea and trade routes as well as maps created by Muslims.

4. Silence the collaboration with Muslims.

This tactic enabled European explorers to stand at the center of the story while ignoring the inputs and contributions of Muslims.

Here is an interesting link.

LUISA ISABEL ÁLVAREZ DE TOLEDO, 21ST DUCHESS OF MEDINA SIDONIA

https://www.andalucia.com/province/cadiz/sanlucar/casa-medina-sidonia.htm

Luisa Isabel María del Carmen Cristina Rosalía Joaquina Álvarez de Toledo y Maura, Isabel to her friends, was the 21st Duchess of Medina-Sidonia, one of the oldest aristocratic families in Spain

Isabel discovered documents in the archive which convinced her that America was discovered a long time before Columbus by Arab-Andalusian or Moroccan sailors who traded with ports in Brazil, Guyana and Venezuela.

Plants indigenous to the Americas, such as maize and peppers, were referred to in the archive well before 1492, as were rivers and coasts that could not be identified in Europe or Africa.

She even painstakingly calculated that the huge number of horses and cattle already grazing the plains of Argentina when the Spanish established a permanent colony in Buenos Aires could not possibly have all descended from the twenty or thirty beasts left behind by the first group of European settlers forty years earlier.

She published her findings in No fuimos nosotros (It wasn't us) in 1992, coinciding with the 500th anniversary of Columbus' voyage to the New World, and in África versus América: La Fuerza del Paradigma in 2000. This made her very popular with the Islamic community in Spain, and the books were translated into Arabic by the Junta Islámica de España.

The date of Columbus' voyage - 1492 - was the same year identified in Spanish history as the completion of the Christian "reconquest" when the Moors were finally driven out of their last stronghold at Granada. Did they then, as Isabel suggested, extend the Reconquista to the American continent and extinguish all traces of Islam there too?

https://www.quora.com/Did-a-Muslim-guide-Christopher-Columbus-to-North-America

Baca sumber

Kisah Islamnya Kaisar Tiongkok Zhu Yuanzhang

Buktinya, pada masa-masa awal kepemerintahannya, Kaisar Zhu Yuanzhang diriwayatkan pernah menulis sendiri ‘seratus kata puji-pujian kepada Rasulullah’ (Zhi Sheng bai zi zan) yang belakangan banyak digurat di tembok masjid-masjid China.

Bunyi syairnya begini, sebagaimana dikutip ulama sohor era peralihan Dinasti Ming ke Dinasti Qing, Wang Daiyu, dalam mahakaryanya, Zhengjiao Zhenquan (Penjelasan tentang Islam):

“Qian kun chu shi, Tian ji zhu ming.

Chuan jiao da sheng, jiang sheng Xi yu.

Shou shou Tian jing, san shi bu ce, pu hua zhong sheng.

LIHAT JUGA:

 

KISAH KEPAHLAWANAN

Yi zhao jun shi, wan Sheng ling xiu.

Xie zhu Tian yun, bao bi guo wang, wu shi qi you, mo zhu tai ping.

Cun xin Zhen zhu, jia zhi qiong min. Zheng jiu huan nan, dong che you ming.

Chao ba ling hun, tuo li zui ye.

Ren fu tian xia, dao guan gu jin.

Jiang xie gui yi, ming qing zhen jiao.

Mu han mo de, zhi gui sheng ren.”

Artinya kira-kira:

Sejak penciptaan alam semesta, namanya telah tertulis di lauḥu l-maḥfūẓ.

Nabi besar pembawa agama itu, lahir di Barat sana.

Ia menerima wahyu, kitab suci 30 juz, untuk memperbaiki akhlak manusia.

Ia adalah imam semesta, pemimpin para Nabi.

Ia diutus Tuhan-Nya, melindungi negeri, salat lima kali sehari, mendoakan

kedamaian di bumi.

Hatinya berserah kepada Tuhan, mengentaskan kemiskinan, menolong yang

kesusahan, menerangi kegelapan.

Ia menuntun jiwa dan raga, menjauhi dosa.

Ia rahmat bagi seluruh alam, ajarannya ṣālih likulli makān wa zamān.

Ia menunjukkan yang musyrik ke jalan tauhid, menamai agamanya sebagai Islam.

Ia adalah Muhammad, rasul agung nan mulia.

Tidak berhenti di situ, Zhu Yuanzhang juga memerintahkan pembangunan masjid di Yunnan, Hokkien, Kanton, dan dua di Nanjing yang merupakan ibu kota Dinasti Ming sebelum dipindah ke Beijing. Kitab Tianfang Dian Li (Hukum dan Ritual Islam) karangan ulama terkemuka zaman Dinasti Qing, Liu Zhi, menyatakan begitu. Masjid-masjid yang roboh pun diminta segera dibangun kembali dan tidak boleh ada yang menghalangi. Bukan hanya terhadap masjid, Zhu Di, putra Zhu Yuanzhang yang kelak menjadi kaisar ketiga Dinasti Ming, malah sekaligus menitahkan perlindungan terhadap muslim yang ada di negaranya. Tidak boleh ada yang merundung mereka.

“Semua pejabat baik sipil maupun militer, tidak diperkenankan merendahkan, menghina, atau mengintimidasi” muslim, dan “barang siapa berani melanggar titah ini, maka akan dihukum.” Demikian penggalan titah (chiyu) Zhu Di pada pertengahan tahun 1407. Zhu Di adalah kaisar yang mengutus Laksamana Cheng Ho ke mancanegara.

Baca selanjutnya

Rusia Ucapkan Terima Kasih atas Bantuan Ekonomi UAE ke Chechnya

Anggota parlemen Rusia hargai sumbangsih Uni Emirat Arab untuk membangun ekonomi Chechnya.

Negara di dalam Rusia ini kaya dengan SDA migas namun dibutuhkan dorongan untuk menciptakan kewirausahaan di masyarakat.

UAR menggelontorkan sejumlah dana untuk membiayai sejumlah proyek berskala besar dan menengah agar Chechnya menjadi kekuatan ekonomi utama di Kaukasia.

Baca:

https://wam.ae/en/details/1395302795517